INDSATU .com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tengah mengkaji perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI), yang sudah berakhir per 31 Desember 2024.
Usai fasilitas pemurnian atau smelter konsentrat tembaga milik Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur terbakar pada Oktober 2024.
Bahlil mengatakan, keputusan terkait relaksasi ekspor tersebut akan dibahas dulu bersama Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah rapat terbatas (ratas).
“Kami akan bawa dalam rapat dengan bapak Presiden. Kami lagi akan kaji, karena memang Freeport ini kan smelter-nya sudah jadi. Tapi kemudian kan musibah, ada pabrik asam sulfatnya yang terbakar,” ujar dia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Sabtu (4/1/2025), dikutip dari Liputan 6.
Adapun PTFI sendiri mendapat pengecualian dari larangan ekspor produk mineral mentah mulai Juni 2024, seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2023.
PTFI lantas diberikan relaksasi ekspor hingga 31 Desember 2024, melalui Permendag Nomor 10 Tahun 2024. Dengan pertimbangan kapasitas produksi smelter yang dimiliki belum mencapai 100 persen.
Saat kembali dirayu Freeport Indonesia agar bisa mendapat kelonggaran, Bahlil belum dapat memutuskan. Sebaliknya, ia meminta komitmen perseroan mempercepat proses perbaikan smelter.
“Kemarin saya sudah rapat sama Freeport, saya minta dipercepat. Awalnya itu kan mereka bikin di bulan delapan (target Agustus 2025 selesai), tetapi kita sekarang tarik mereka. Mungkin selesainya di Mei-Juni,” pintanya.
“Jadi mungkin ini yang akan kita bahas dengan bapak Presiden, dari sekarang ini sampai Juni perlakuannya seperti apa,” pungkas Bahlil.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku tengah berupaya agar pelepasan saham atau divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia bisa selesai pada kuartal pertama tahun 2025.
“Kita coba ya. Kita coba (kuartal I-2025),” kata Erick Thohir saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Lebih lanjut, Erick mengakui masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelepasan saham Freeport Indonesia tersebut. Kendati demikian, ia tidak menyebut secara rinci apa kendalanya.
“Kita usahakan, kita usahakan. Karena kan memang ada beberapa kesepakatan yang memang dinamikanya cukup kompleks,” ujarnya.
Diketahui, sebelumnya percepatan divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia telah diminta oleh Presiden Joko Widodo sebelum dirinya lengser. Jokowi meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera menyelesaikan divestasi tersebut.
Pasalnya, Pemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen. Dengan begitu, total saham yang akan dimiliki pemerintah di PT Freeport yakni sebesar 61 persen. Selain itu, kepemilikan saham mayoritas di PT Freeport akan memberikan keuntungan besar bagi negara.
Sebanyak 80 persen keuntungan PT Freeport nantinya akan masuk ke kas negara, baik dalam bentuk royalti, Pph Badan, Pph Karyawan, bea ekspor, hingga bea keluar. {IST}
Sumber: Golkarpedia
0 Komentar