INDSATU - Anggota Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan akhir fraksi setuju dan sepakat aktivitas tambang ilegal yang sekarang marak untuk di tertibkan, dan fraksi Gerindra mendorong terciptanya IPR (ijin pertambangan rakyat) yang sesuai dengan kaidah kaidah yang berlaku, baik dari aspek lingkungan, hukum dan ekonomi. Hal ini di sampai kan oleh Ade Putra salah seorang anggota fraksi partai Gerindra provinsi Sumatera Barat dalam acara dialog yang dilaksanakan secara live oleh stasiun Padang TV. Jumat 13 Desember 2024 di Padang
Dalam kesempatan itu Ade Putra menjelaskan sikap dari fraksi Partai Gerindra dalam menyikapi fenomena aktivitas tambang liar yang ada di sumatera barat.
"Fraksi Gerindra tegas menyampaikan penindakan dan penertiban aktivitas tambang ilega di Sumatera Barat oleh pemerintah sangat lemah, kita dari unsur pemerintah juga punya instrumen penindakan dan penertiban seperti di kehutanan ada polisi kehutanan, jadi bukan satu satu nya aparat penegak hukum dalam hal ini polisi yang kita punya.
Memang ada beberapa kendala di lapangan karena ini sudah terstruktur dan masive, bukan hanya saja dari aparat pemerintah dan aparat hukum saja, tapi juga dari sisi masyarakat nya, karena ini penyangga kehidupan masyarakat, dalam reses banyak di temukan, kami dari fraksi Gerindra mendorong IPR ini tentu nya melalui WPR, kita akan coba dan dorong bagaimana WPR ini di akomodasi dalam RTRW, sehingga IPR juga bisa di wujudkan, kapan perlu kita juga dorong dengan anggaran untuk melakukan kajian kajian blok blok WPR ini, jangan nanti sudah masuk RT RW tau tau WPR tersebut tidak ada isi nya, jadi ini nanti yang akan kita dorong kedepannya, masyarakat itu mau mengurus ijin nya, tentunya pemerintah harus menyiapkan perda RTRW yang mengakomodir WPR dan IPR Tersebut (IST)
0 Komentar