INDSATU.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Dodi Hendra mengatakan, pihaknya mendorong menciptakan kondusifitas antara Pemerintah Kabupaten Solok dan DPRD Kabupaten Solok, agar dapat bersatu membangun Kabupaten Solok. Mundur selangkah untuk maju seribu langkah.
“Kita sangat mengharapkan kolaborasi dan sinergitas antara DPRD Kabupaten Solok dengan Pemkab Solok, agar dapat membangun Kabupaten Solok lebih baik,” ujar Dodi Hendra saat menggelar jumpa pers, di ruang kerjanya, 3 Februari 2022.
Menurut Dodi Hendra, Pihaknya setelah menerima hasil penolakan BK dari Gubernur Sumatera Barat, maka akan bekerja dan berbuat untuk rakyat Kabupaten Solok.
“Kita akan menyelesaikan masalah politik secara politik dengan menyelesaikan secara bijak dan dewasa,” ujar Dodi Hendra politisi besutan Prabowo Subianto ini.
Dikatakan Dodi Hendra merupakan asal dapil I Kabupaten Solok, pihaknya lebih kurang 1 bulan bekerja kembali di DPRD Kabupaten Solok.Masalah yang ada di Kabupaten Solok akan diselesaikan secara bijak dan dewasa.
“Pertama saya akan rapat pimpinan setelah itu akan mencoba memperluas dengan ketua fraksi untuk seiring seiya tupoksi , bahwa lembaga DPRD adalah lembaga pengawas, legislasi dan penganggaran.
Kita akan bekerja untuk mendirikan marwah lembaga kita DPRD Kabupaten Solok,”ujar Dodi Hendra akrab disemua kalangan ini.
Dijelaskan Dodi Hendra, pihaknya tentu akan bekerja sama dengan pemerintah daerah sesuai undang- undang dan regulasi yang ada di RI.
Masalah protokoler ketua DPRD Kabupaten Solok dan rumah dinas. Pihaknya sudah tiga kali menyurati untuk difasiliqtsi sekretariat DPRD Kabupaten Solok.
“Saya berharap Sekwan DPRD Kabupaten Solok untuk bekerja profesional sebagaimana tupoksi melayani pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Solok dengan aturan yang ada, karena soal rumah dinas DPRD Kabupaten Solok sampai sekarang belum ada kasur dan fasilitas apapun,” ujar Dodi Hendra dikenal ramah ini.
Ditambahkan Dodi Hendra, Pihaknya sudah konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri sudah menyurati Sekwan untuk memfasilitasi hak protokoler ketua dan pimpinan DPRD di Februari 2021.
“Saya sudah tiga kali menyurati sekwan DPRD Kabupaten Solok untuk melengkapi protokoler. Saya juga sudah menyurati Gubernur dan BPK Perwakilan Sumbar, agar masalah protokoler dan rumah dinas segera terealisasi,” ujar Dodi Hendra politisi partai Gerindra ini.
Lanjut Dodi Hendra, mungkin kemaren ada dipermalukan DPRD Kabupaten Solok waktu serah terima Dandim Kabupaten Solok.
“Itu saya minta maaf, mungkin memang cendramata DPRD Kabupaten Solok tidak ada, Mungkin kedepan akan lebih baik,” ujar Dodi Hendra
Ditambahkan Dodi Hendra, soal destinasi wisata ada di Kabupaten Solok, pihaknya sangat mendukung program Bupati Solok, untuk membangun wisata di Seluruh Kabupaten Solok, tetapi dengan regulasi dan undang- undang yang ada di Indonesia.
“Saya berharap kawan – kawan media bagaimana menciptakan kondusifitas antara pemda, pembangunan daerah dan kerjasama yang baik,” ujar Dodi Hendra.( Ind001)
0 Komentar